JAKARTA - Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengungkapkan bahwa pemerintah Israel masih berupaya mendapatkan dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap rencana relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan Katz dalam konferensi berita yang digelar Ynet dan Yedioth Ahronoth. Dikutip dari The Guardian, Kamis (3/9/2026), Katz menyebut pemerintah Israel telah menyiapkan sejumlah langkah terkait pemindahan warga Palestina dari Gaza.

Menurut Katz, pemerintah Israel menilai penyelesaian persoalan di Gaza berkaitan dengan kemungkinan migrasi warga Palestina. Ia juga mengatakan rencana tersebut mencakup opsi pemindahan melalui jalur laut dan udara.

"Setiap negara yang bersedia menerima mereka menginginkan dukungan Amerika. Trump belum membatalkannya saat ini. Dia telah membekukannya," ujar Katz.

Katz merujuk pada gagasan Presiden AS Donald Trump yang pernah disampaikan pada awal 2025 mengenai pengambilalihan Gaza oleh AS dan pemindahan warga Palestina. Gagasan tersebut menuai kecaman internasional karena dinilai berpotensi menyebabkan pemindahan paksa penduduk Palestina.

Hingga laporan tersebut diterbitkan, Gedung Putih belum memberikan tanggapan mengenai apakah Trump kembali mempertimbangkan usulan tersebut.

Israel Sebut Dukungan AS Penting

Katz menilai dukungan Washington diperlukan untuk meyakinkan negara-negara lain agar bersedia menerima warga Palestina dari Gaza. Ia secara khusus menyebut Mesir yang sebelumnya menolak rencana pemindahan warga Palestina dan melakukan pendekatan kepada pemerintah AS terkait persoalan tersebut.

"Rencana itu belum dibatalkan. Hal itu dibahas sepanjang waktu, termasuk sekarang, dan saya pikir pada akhirnya tidak ada solusi lain yang demi kepentingan semua orang," katanya.

Rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza telah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian luas dalam konflik Israel-Palestina. Sejumlah organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia sebelumnya memperingatkan mengenai konsekuensi kemanusiaan dari pemindahan penduduk secara paksa.

Netanyahu Tolak Penarikan Pasukan Israel

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mengunjungi pos militer di dekat apa yang disebut sebagai garis kuning di Jalur Gaza pada Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Netanyahu menegaskan pasukan Israel akan tetap berada di garis tersebut hingga Hamas dilucuti. Ia juga menolak gagasan penarikan pasukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya menuju gencatan senjata.

"Kami mengendalikan wilayah tersebut dan tetap berada di garis ini. Kami melakukan segalanya untuk mencapai tujuan kami, melucuti senjata Hamas dan mendemiliterisasi Gaza. Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel," kata Netanyahu.

Perkembangan tersebut berlangsung di tengah upaya diplomatik untuk mencapai penyelesaian konflik dan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan mengenai kondisi penjara bagi tahanan Palestina. Ia mengaku bertanggung jawab atas kebijakan terkait kondisi fasilitas penahanan tersebut.

"Kondisi baik di penjara sudah berakhir. Ini adalah situasi saat ini, dan saya bertanggung jawab langsung atas semuanya. Saya senang dengan kondisi ini," ujar Ben-Gvir. (cnbcindonesia)