Situsnews - Jakarta

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan yang disampaikan minggu lalu itu untuk disampaikan Menlu Retno untuk merespons pemberitaan dari media luar, yang menyatakan Israel akan melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia dalam waktu dekat. Selain tidak adanya rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Menlu Retno juga kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

"Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara (two-state solution) dan parameter internasional lain yang telah disepakati, secara konsisten akan tetap dijalankan," ujar dia.

Pemerintah Indonesia telah lama menyatakan dukungan tegas terhadap hak berdaulat Palestina, di tengah konflik panjang dengan Israel. Pembelaan tersebut juga menjadi salah satu agenda Indonesia dalam kepemimpinan sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)

Dalam pemberitaan media asing disebutkan bahwa Amerika Serikat (AS) menawarkan dana miliaran dolar jika Indonesia mau normalisasi hubungan dengan Israel.

Salah satu pejabat AS mengatakan, dana miliaran yang akan diberikan pada Indonesia merupakan pembiayaan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar negara Muslim bisa membangun kembali hubungan dengan Israel.

Kepala Eksekutif DFC Adam Boehler mengatakan, Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional AS dapat melipatgandakan tawaran dari sebelumnya 1 miliar dolar saat ini, jika Indonesia bisa mengembangkan hubungan dengan Israel, Senin, 21 Desember 2020 di Hotel King David, Yerusalem.

“Jika mereka siap maka kami akan dengan senang hati mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan,” kata Boehler.
Para pemimpin Amerika dan Israel mengatakan mereka mengharapkan lebih banyak negara untuk bergabung dalam gelombang perjanjian normalisasi dengan Israel yang diumumkan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.

(Pikiran rakyat.com/As)