Situsnews - USA

Bagi komunitas diaspora Indonesia, pemilihan umum Amerika Serikat 2020 amat penting dan oleh karenanya mereka mengikuti proses ini dengan saksama walaupun sebagian tidak punya hak pilih sama sekali. Sebagai pendatang, orang-orang Indonesia mengamati apakah kebijakan imigrasi pemerintahan Amerika Serikat (AS) untuk empat tahun mendatang akan mempengaruhi mereka, serta bagaimana pendekatan penguasa dalam menangani isu rasisme.

Mengingat sebagian mencari nafkah di AS, mereka juga berkepentingan terkait dengan berapa besar pajak pendapatan yang mesti disetor jika calon Partai Republik, Donald Trump, menang lagi. Atau sebaliknya, jika calon Partai Demokrat, Joe Biden, yang menang.

Pemilu AS kali ini digelar di tengah Covid-19 yang telah menyebabkan lebih dari 1,2 juta orang meninggal dunia. Negara dengan jumlah kasus dan kematian tertinggi adalah Amerika Serikat. Tentu pandemi ini setidaknya telah berdampak pada urusan kesehatan dan ekonomi warga.

Saya menghubungi empat orang Indonesia yang telah lama menetap di negara yang dijuluki Uncle Sam atau Paman Sam. Dua orang di antara mereka bahkan memegang kewarganegaraan AS sehingga punya suara untuk menentukan pemenang dalam perebutan tiket ke Gedung Putih.

Berdasarkan data KBRI Washington DC pada Juni 2020, jumlah warga negara Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat mencapai lebih dari 142.000 orang.

Anggota Republik tapi tak menyokong Trump

Kontak pertama saya adalah Nina (50) - bukan nama sebenarnya. Asli Jawa Timur, ia pindah ke AS sesudah Presiden Soeharto lengser tahun 1998.

Kini Nina sudah menjadi Republikan, anggota Partai Republik. Partai berlambang gajah itu kembali mencalonkan Donald Trump untuk masa jabatan kedua.

"Republik ini partai konservatif. Saya suka dengan itu karena sesuai dengan pilihan, cuma yang menjadi presiden sekarang ini plin-plan. Dia itu sebenarnya baik, tapi hanya di bidang ekonomi karena dia pengusaha."

"Hanya untuk hal-hal lain, dia tidak bisa mempersatukan berbagai ras. Dia cenderung rasis. Tapi dia tidak mengakui itu," kata Nina melalui sambungan telepon dari Negara Bagian Oklahoma.

(BBC.com-Detikcom/AS)