Situsnews.com.Jakarta-Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (12/10) dalam akun youtubenya secara resmi mengatakan, pemerintah dan DPR bisa kembali membahas dengan teliti ketika UU Ciptaker ditunda pengesahannya. Suara yang menolak pengesahan, perlu didengarkan dan diakomodasi dalam aturan tersebut.

"Nah, kalau ada pihak-pihak yang menolak, DPR bisa berkonsultasi dan pemerintah juga begitu. Kalau konsultasi itu jangan hanya kepada unsur-unsur yang setuju, karena itu, wong, sudah setuju, kok. Justru yang belum setuju itulah diajak bicara, insya Allah ada titik temunya

Terkait tidak setujunya Demokrat dengan RUU Cita Kerja, Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Demokrat menjelaskan, dua alasan partainya belum setuju pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (5/10) kemarin. Yakni, pertama, aturan sapu jagat tersebut masih memiliki banyak permasalahan.

Satu di antaranya tentang desain konsep dasar dari pembentukan aturan tersebut. UU Ciptaker ini belum jelas terkait penciptaan lapangan pekerjaan, investasi, atau menyangkut ekonomi. Menurut SBY, pengesahan UU Ciptaker tidak perlu dilakukan buru-buru, ketika terdapat permasalahan. Dengan begitu, tidak menimbulkan masalah lebih besar pada masa mendatang.

"Jadi, perlu waktu untuk menuntaskan supaya clear. Kalau RUU masih ada masalah-masalah yang mungkin juga serius, disahkan, hampir pasti begitu dijalankan, nanti menimbulkan masalah yang lebih besar lebih luas lagi," terang SBY dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (12/10).

Selain itu, kata SBY, suara rakyat yang menolak pengesahan UU Ciptaker begitu tinggi. Seluruh elemen bangsa dari buruh, pekerja, pecinta lingkungan, hingga aktivis lingkungan, menolak pengesahan aturan tersebut.

"Nah, Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi dan begitu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan," beber nya menjelaskan alasan Demokrat menolak RUU Cipta Kerja.

Editor  :  Dpriyatna