Selasa, 3 November 2026

Breaking News

  • Sholat Dhuha Jam Berapa Sudah Boleh Dikerjakan? Ini Penjelasan Waktu dan Batas Akhirnya   ●   
  • Paguyuban FPK Riau Tampilkan Ragam Budaya, Meriahkan Arak-arakan LAM Riau   ●   
  • Paguyuban Sumbagsel dan FPK Riau Perkuat Silaturahmi, Jaga Keharmonisan Masyarakat   ●   
  • Pemkab Siak Gelar Yasinan dan Doa Bersama untuk Almarhum H. Arwin AS   ●   
  • SF Hariyanto: Jangan Lengah, Ancaman Banjir dan Longsor Mengintai Saat Musim Hujan   ●   
Ketua BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB
Minggu 27 September 2026, 15:54 WIB
Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., mengecam langkah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali mengangkat isu West Papua dalam Sidang Umum PBB (UNGA) ke-81.

 

Jakarta — Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., mengecam langkah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali mengangkat isu West Papua dalam Sidang Umum PBB (UNGA) ke-81.
 
Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI tersebut menilai pengangkatan isu Papua di forum internasional tanpa konteks yang utuh berpotensi memperkeruh hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik serta mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.
 
"Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional,” tegas Syahrul Aidi, Minggu (27/9/2026).
 
Anggota DPR RI dari Riau itu menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap kritik dan dialog mengenai pembangunan, HAM, serta kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, pembahasan tersebut harus dilakukan berdasarkan fakta, data yang terverifikasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan Indonesia.
 
"Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendeligitimasi Indonesia,” ujarnya.
 
Syahrul juga meminta pemerintah untuk memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik.
 
"Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain," pungkasnya.
 
BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat diplomasi parlemen dengan negara-negara Pasifik, sekaligus menjaga kepentingan nasional, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

 




Editor : Tim
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Situsnews.com, silakan kontak ke email: [email protected]
Berita Pilihan
Jumat 30 Oktober 2026
Pasca Gudang Penimbun Dibongkar, SPBU di Riau Lancar, Polda Diminta Sikat Mobil Pelansir BBM

Rabu 28 Oktober 2026
Pentingnya Tawakal dalam Islam, dari Ketenangan Hati hingga Pintu Rezeki

Selasa 27 Oktober 2026
Jangan Merampas Hak Orang Lain, Ini Penjelasan Hukum Ghasb dalam Islam

Senin 26 Oktober 2026
Edi Sakura Buka KMD di Bathin Solapan, Cetak Pembina Pramuka Berkualitas untuk Generasi Muda

Sabtu 24 Oktober 2026
Pentingnya Memilih Teman Saleh untuk Menjaga Istiqamah dalam Beragama

Jumat 23 Oktober 2026
Polda Riau Tancap Gas Berantas Dugaan Penimbunan Solar, Antrean SPBU Mulai Terurai

Rabu 21 Oktober 2026
Mitsubishi Pajero Terbaru Dibanderol Rp1,06 Miliar, Ini Bedanya dengan Pajero Sport

Minggu 18 Oktober 2026
Bukan Sekadar Berita, Media Online Lokal Berpeluang Jadi Bisnis Menjanjikan pada 2027

Sabtu 17 Oktober 2026
Travel Warning ke Arab Saudi, AMPHURI: Umrah Tak Otomatis Dihentikan

Jumat 16 Oktober 2026
Dari Pinggir ke Panggung Dunia, Edi Sakura Buka JOTA-JOTI 2026 Pramuka Bengkalis

Copyrights © 2017-2026 All Rights Reserved by Situsnews.com
Scroll to top