Siak— Bupati Siak Afni Zulkifli meminta masukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau terkait kondisi fiskal daerah yang terbatas dan belum pastinya waktu serta besaran Transfer ke Daerah (TKD).

Karena, menurut Afni Kanwil DJPb merupakan representasi atau perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang tentu mengetahui kendala dan persoalan yang dialami pemerintah Daerah sehingga diharapkan menjadi jembatan penghubung ke Pemerintah Pusat.

Permintaan itu disampaikan Afni saat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyanto. Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal Siak, perkembangan TKD, serta langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menyusun anggaran di tengah tekanan fiskal.

Afni menyebut situasi tersebut sebagai "psikologis fiskal” Siak. Menurut dia, ketidakpastian transfer membuat pemerintah daerah harus berulang kali menyesuaikan perencanaan anggaran.

“Kalau kami membuat perencanaan dan kemudian meleset, efeknya ke mana-mana. Kami dianggap tidak pandai belanja, padahal yang membuat perencanaan berubah salah satunya karena tidak adanya kepastian kapan dan berapa besar dana yang akan ditransfer,” ujar Afni,  Rabu (12/8/2026). 

Sejak mulai menjabat pada Juni 2025, Pemkab Siak telah melakukan efisiensi anggaran hampir Rp700 miliar dan membayarkan kewajiban kepada pihak ketiga. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah tetap dituntut menjaga pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.

“Mengapa saya terus menyuarakan ini? Karena efeknya ke mana-mana. Kami harus menjaga pembangunan tetap berjalan, tetapi pelayanan dasar masyarakat juga tidak boleh terganggu,” katanya.

Afni berharap pertemuan dengan Kanwil DJPb dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai langkah yang bisa dilakukan Pemkab Siak agar perencanaan anggaran tetap terukur dan pembangunan tidak terganggu oleh perubahan fiskal.

Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto meminta Pemkab Siak memperkuat data mengenai kondisi fiskal daerah. Data tersebut dinilai penting agar persoalan yang disampaikan dapat dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.

“Kita nanti akan menjembatani supaya tahu bagaimana sebenarnya kondisi di daerah. Saya inginnya pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan bisa duduk bersama membahas terkait kondisi fiskal Siak yang disampaikan tadi. Silakan diperkuat datanya, dan bisa dikoordinasikan bersama kami, kita bisa memberikan data yang detail,” ujarnya.

Menurutnya, data yang lengkap dan terukur akan menjadi dasar untuk melihat kondisi serta kebutuhan fiskal Siak secara lebih utuh, sekaligus menentukan langkah melalui mekanisme yang tersedia.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJPb juga memaparkan kajian makro fiskal Kabupaten Siak yang mencakup perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, kondisi fiskal daerah, serta perkembangan penyaluran TKD.

Pertemuan kemudian ditutup dalam suasana hangat. Afni mengajak Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyanto dan rombongan mengunjungi kawasan Istana Siak Sri Indrapura untuk memperkenalkan sejarah dan warisan budaya Melayu Siak.

Kondisi fiskal Siak sendiri sebelumnya juga menjadi perhatian Pemkab. Pada akhir 2025, Afni telah menekankan disiplin belanja dan prioritas pembayaran kewajiban daerah di tengah kondisi kas yang terbatas.