BATAM – Bank Riau Kepri (BRK) Syariah terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dalam rapat koordinasi ETPD yang digelar di Hotel Harris Batam Center, Kamis (8/5/2024), BRK Syariah memaparkan inisiatif penguatan pelaporan digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Acara ini dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, M.A. Suharto, yang hadir bersama Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking Edi Wardana serta Branch Manager BRK Syariah Cabang Batam Alan Asyari, menyatakan bahwa digitalisasi merupakan strategi utama dalam mewujudkan efisiensi dan tata kelola keuangan yang lebih baik.

“Transformasi digital ini mempermudah proses audit keuangan serta meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ini bagian dari implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” ujar Suharto.

Ia juga menyebutkan, Kota Batam memiliki infrastruktur teknologi yang memadai dan dinilai berpotensi menjadi pelopor digitalisasi di wilayah Sumatra. Tahun sebelumnya, Batam berada di peringkat ketiga dalam indeks digitalisasi tingkat regional.

“Dengan konsistensi dan sinergi antar pihak, kami yakin Batam bisa meraih posisi yang lebih baik tahun ini,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan, BRK Syariah telah menyediakan layanan digital untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemko Batam, guna mendorong peralihan dari transaksi tunai ke sistem non-tunai.

“Ini bukan hanya mengikuti tren, melainkan langkah nyata menuju pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan efisien,” tegas Suharto.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pemerintah Kota Batam. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah, yang mewakili Wali Kota Amsakar Achmad, menyebut sejumlah OPD seperti Dinas Perhubungan telah mulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai.

“BRK Syariah telah memfasilitasi perubahan ini, dan kami berharap inisiatif tersebut bisa ditiru oleh OPD lainnya untuk memperkuat transparansi serta meningkatkan skor pelaporan keuangan daerah, termasuk aspek Tax Point Adjustment (TPA),” ujarnya.

Namun demikian, Azmansyah mengakui masih terdapat tantangan, terutama pada kesiapan teknologi dan keberanian OPD dalam berinovasi.

“Masih ada keraguan dalam implementasi karena terkait pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, perlu didorong kesiapan teknologi dan literasi digital masyarakat,” katanya.

Bank Indonesia Perwakilan Kepri turut memberikan dukungan dalam proses digitalisasi ini. Asisten Direktur BI Kepri, Husni Naparin, menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah di Kepri menunjukkan tren positif.

“BRK Syariah sudah menyediakan kanal digital. Tinggal bagaimana OPD dan Pemda menjalin kolaborasi untuk memanfaatkannya secara maksimal,” jelas Husni.

Ia menambahkan bahwa edukasi dan sosialisasi, termasuk ke sekolah dan perguruan tinggi, menjadi kunci dalam membentuk budaya transaksi digital yang berkelanjutan.

“Sinergi antara BRK Syariah dan Pemko Batam menjadi pilar penting dalam meningkatkan pendapatan daerah serta efisiensi layanan publik,” kata Husni.

Menurutnya, dengan komitmen yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak, Batam memiliki peluang besar menjadi daerah terdepan dalam digitalisasi keuangan di Sumatra.

“Rakor ini menjadi momen strategis untuk memperkuat arah kebijakan dan strategi transformasi digital keuangan daerah ke depan,” pungkasnya.(rls)