PEKANBARU - Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin resmi melaunching Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, di Ballroom Menara Dang Merdu Kantor BRK Syariah Pusat, Jalan Sudirman Pekanbaru, Kamis (25/8/2022).

Dalam arahannya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, di balik peresmian BRK Syariah yang dilaksanakan hari ini terdapat perjalanan panjang melewati proses konversi.

"Jika peresmian BRK Syariah ini suatu tujuan, maka kendaraan yang mengantarkannya adalah keinginan dan itikad BRK dan komitmen pemerintah Riau dan Kepri, dukungan OJK, BI dan KNEKS dan pemangku kepentingan lainnya. Dan tak kalah pentingnya restu masyarakat Riau dan Kepri," katanya, Kamis (25/8/2022).

Wapres mengingat, jika peresmian BRK Syariah ini bukanlah akhir dari perjalanan, tapi adalah awal dari kemudi syariah yang diharapkan bisa semakin maju dan memacu semakin kencang, terara, dan semakin berkah.

Mengawali BRK Syariah ke depan, setidaknya ada tiga yang ditekankan Wapres. Pertama BRK Syariah harus hadir sebagai penyokong dan penguat semua pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Riau dan Kepri.

"Karena itu, perlu dilakukan berbagai skema pembiayaan bagi industri halal, baik itu untuk skala besar dan UMKM perlu dikembangkan. Begitu juga ketersediaan layanan, penghimpunan pembiayaan dana sosial syariah dari masyarakat, ASN, dan Pemda," ujarnya.

Kedua, Wapres meminta BRK Syariah harus meningkatkan layanan, termasuk penyempurnaan implementasi digitalisasi perbankan.

"Layanan BRK Syariah tidak hanya di kota, tapi masyarakat di daerah juga semakin akrab dengan digital. Maka pembenahan dan kapasitas sistem IT perlu diprioritaskan. Kemudian penambahan fitur-fitur pada mobile banking dan ketersediaan link dengan e-Commerce, teknologi finansial dan sistem pembayaran agar diperbanyak," pesan Wapres.

Ketiga, Wapres meminta BRK Syariah perlu terus menjajaki dan mengembangkan berbagai program potensial guna memperluas pangsa pasar syariah.

"Potensi beras yang perlu digarap BRK Syariah adalah layanan penerimaan, setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, layanan pendidikan di daerah yang mencakup sekolah umum dan Islam, pondokan pesantren, dan sistem pembayaran gaji pegawai Pemda dan institusi lembaga lainnya," harapnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kepri Anshar Ahmad, Bupati/Walikota di Riau dan Kepri, Pangdam I Bukit Barisan, Forkopimda Riau, OJK, BI Riau, mantan Gubernur Riau dan tokoh masyarakat dan agama Riau.(clc)