PEKANBARU - Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau Ir AZ Fachri Yasin MAgr bersilaturahmi dengan sejumlah media di salah satu cafe kawasan Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, Selasa (28/06/2022) sore.

Turut hadir pada kegiatan silaturahmi ini antara lain Sekretaris FPK Riau Jailani Tan, Wakil Ketua Hubungan Media Ir Fakhrunas MA Jabbar, Bendahara FPK Riau Satrianto dan Koordinator Humas Saparuddin Koto.

Pada kesempatan itu, Fachri Yasin menyampaikan ucapan terima kasih kepada wartawan yang telah membantu mempublikasikan setiap kegiatan FPK selama tiga tahun ini.

"Apa yang dikerjakan FPK selama tiga tahun itu sudah dianggap positif oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau," sebut Fachri Yasin sembari menyampaikan, kegiatan-kegiatan yang dianggap paling penting yaitu berkaitan dengan festival budaya pada tahun 2019 yang melibatkan sekitar 5.000 orang. Kemudian pesan Gubernur waktu itu, yang tidak bisa dilaksanakan adalah pada tahun 2020 dan 2021. Yang mana FPK tidak bisa melaksanakan Festival Budaya tersebut dikarenakan situasi dalam keadaan covid-19.

Oleh karena itu, sebut Facri Yasin, pada tahun 2022 ini Gubernur sudah menegaskan Festival Budaya itu untuk dilaksanakan lagi. Penugasan ini oleh Gubernur diserahkan kepada Dinas Kebudayaan.

"Pada Kamis malam kemarin, FPK sudah meminta tanggapan dari teman-teman paguyuban, terutama yang ada di Provinsi Riau, termasuk nanti yang di kabupaten/kota untuk ikut serta mendukung program  festival budaya tersebut. Kenapa? Ini menandakan begitu kuatnya hubungan antara suku. Dengan harapan, sekarang problem-problem etnis dan suku itu relatif tidak ada. Dengan arti kata, masih bisa diatasi. Bahkan tidak ada masalah antara suku dengan suku. Ini yang kita lihat. Pertanyaannya, apakah ada permasalahan antara suku itu? Ada. Tapi biasanya diselesaikan di tingkat kabupaten," sebut Fachri Yasin.

Lalu darimana sumber dana kegiatan FPK Riau? Fachri Yasin menyampaikan, pihaknya mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi Riau. Pada tahun 2019 sekitar Rp700-an juta, tahun 2020 sekitar Rp1,4 milar dan tahun 2022 sekitar Rp800 juta.

"Itu jangan dilihat jumlahnya. Kenapa? karena dia terkait dengan masalah bidang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota. Yang jelas, kami sebagai pengurus FPK tidak mendapatkan uang jasa. Honorarium dan uang kehormatan tidak ada. Malah bagi kawan-kawan pun tidak ada masalah atau tidak ada persoalan," pungkas Fachri Yasin.

Kemudian apa yang diharapkan sekarang?  Fachri Yasin mengatakan, pada tahun 2020 pihaknya sudah melakukan pendekatan-pendekatan kabupaten/kota berhubungan dengan bupati dan walikota. Intinya, bagaimana etika kabupaten/kota juga mendapatkan dana bantuan. Faktanya, itu juga mendapat bantuan dengan jumlah relatif. Ada yang Rp100 juta, Rp300 juta, Rp500 juta dan sebagainya.

"Kita juga mendapat informasi, bahwa FPK Kabupaten Siak mendapat bantuan untuk kelancaran transportasi. Mereka mendapatkan mobil. Sementara kita tidak mendapatkan mobil, tapi tidak persoalan," katanya.

Yang jelas, beber Fachri Yasin, keberhasilan FPK Riau dapat mendorong kabupaten/kota untuk mendapatkan dana hibah. Sekarang paling tinggi itu sekitar Rp350 juta untuk beberapa kegiatan.

Sementara dari aspek media, katanya, berita-berita yang terbit disebarluaskan secara nasional. Terkait berita-berita, dari aspek penilaian dari kawan-kawan provinsi lainnya mendapat respon positif atas apa yang dilakukan oleh FPK Riau.

"Untungnya kita mempunyai dokumentasi" katanya.(rilis)